Lpmsemesta – Akademisi Universitas Madura, Bapak Imam, menyoroti dinamika politik dan persoalan konstitusional yang berkembang terkait jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, polemik tersebut perlu dilihat secara menyeluruh dengan menelusuri proses pencalonan, perubahan ketentuan persyaratan usia, hingga persoalan hukum yang kemudian berkembang di ruang publik.
Imam menjelaskan bahwa polemik pencalonan Gibran tidak dapat dilepaskan dari munculnya dugaan praktik dinasti politik dan privilese kekuasaan. Persoalan tersebut semakin menjadi perhatian publik setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah pemaknaan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden.
Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa calon presiden dan wakil presiden harus berusia paling rendah 40 tahun. Namun, melalui putusan tersebut, MK memberikan pengecualian bagi seseorang yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
Menurut Imam, perubahan pemaknaan tersebut kemudian membuka jalan bagi Gibran yang saat itu belum berusia 40 tahun untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagai wakil presiden. Ia juga menilai bahwa proses tersebut menimbulkan persoalan kepercayaan publik terhadap independensi lembaga peradilan, terutama karena adanya hubungan kekerabatan antara Ketua MK saat itu dan pihak yang diuntungkan oleh putusan tersebut.
Lebih lanjut, Imam menyinggung persoalan yang berkembang mengenai keabsahan persyaratan administrasi pencalonan serta polemik ijazah yang turut menjadi perhatian masyarakat. Ia menegaskan bahwa setiap persoalan hukum harus diselesaikan melalui mekanisme dan kewenangan lembaga yang berwenang. Dengan demikian, suatu tuduhan tidak dapat langsung dianggap sebagai fakta hukum sebelum terdapat putusan atau keputusan resmi yang berkekuatan hukum sesuai mekanisme yang berlaku.
Mekanisme Konstitusional Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden
Dalam konteks wacana pengunduran diri Wakil Presiden, Imam menjelaskan bahwa pengisian kekosongan jabatan wakil presiden telah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Ia merujuk pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.
Ketentuan tersebut juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD beserta perubahannya.
Menurut Imam, mekanisme pengisian jabatan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan konstitusi. Presiden memiliki kewenangan untuk mengusulkan dua calon wakil presiden kepada MPR. Dalam prosesnya, pertimbangan politik memang tidak dapat dihindari, tetapi keputusan tetap harus berada dalam koridor hukum dan kepentingan negara.
Ia menilai, calon pengganti dapat berasal dari kalangan partai politik maupun tokoh profesional. Nama-nama yang memiliki kapasitas, integritas, dan pengalaman kenegaraan dapat menjadi pertimbangan presiden dalam menentukan calon yang akan diusulkan.
Pengunduran Diri atau Pemakzulan Harus Ditempuh Melalui Mekanisme Hukum
Imam juga memberikan pandangan mengenai kemungkinan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran. Menurutnya, keputusan untuk mengundurkan diri maupun tetap menjalankan jabatan merupakan persoalan yang harus dilihat berdasarkan pertimbangan politik, hukum, dan kepentingan pemerintahan.
Ia menilai bahwa pengunduran diri dapat menjadi pilihan politik apabila situasi dan kondisi dianggap tidak lagi memungkinkan. Namun, apabila tidak ada pengunduran diri, maka setiap upaya pemberhentian harus mengikuti mekanisme konstitusional yang telah ditetapkan.
Dalam hal ini, Imam menjelaskan bahwa proses pemakzulan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan tekanan opini publik ataupun pernyataan politik. Terdapat tahapan konstitusional yang harus dilalui, mulai dari penggunaan hak menyatakan pendapat oleh DPR, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan MPR sesuai ketentuan UUD 1945.
Dengan demikian, menurutnya, setiap pihak perlu memahami perbedaan antara pengunduran diri secara sukarela dan pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan. Keduanya memiliki dasar serta prosedur hukum yang berbeda.
Momentum Memperkuat Demokrasi dan Integritas Politik
Menutup keterangannya, Imam mengimbau Presiden, DPR, MPR, partai politik, penyelenggara pemilu, serta seluruh elemen masyarakat agar menjadikan polemik tersebut sebagai momentum untuk memperkuat kualitas demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.
Ia menekankan setidaknya empat hal penting yang harus menjadi perhatian bersama.
Pertama, menjunjung tinggi konstitusi dan supremasi hukum. Seluruh proses politik, baik dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden dan wakil presiden, harus berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Setiap persyaratan, prosedur, dan mekanisme yang telah ditetapkan wajib dipatuhi tanpa manipulasi ataupun penyalahgunaan kewenangan.
Kedua, membangun kedewasaan dalam berdemokrasi. Menurutnya, kontestasi politik seharusnya menjadi ruang adu gagasan dan program, bukan tempat untuk saling menjatuhkan, menyebarkan fitnah, ataupun membangun permusuhan. Seluruh pihak harus mampu menunjukkan sikap dewasa, bijaksana, dan bertanggung jawab.
Ketiga, menjaga integritas dan kejujuran. Imam menilai bahwa integritas menjadi persoalan penting di tengah berkembangnya praktik politik pragmatis dan transaksional. Ia mengingatkan bahwa dukungan politik tidak seharusnya ditentukan semata-mata oleh uang maupun kepentingan sesaat. Kejujuran, sikap tidak manipulatif, keadilan, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat harus menjadi prinsip utama dalam kehidupan politik.
Keempat, memperkuat kepatuhan terhadap hukum. Seluruh pihak, baik pejabat negara, elite partai politik, peserta pemilu, maupun masyarakat, harus memiliki kesadaran untuk menaati hukum. Hukum tidak boleh hanya dijadikan instrumen untuk mencapai kepentingan kekuasaan, tetapi harus menjadi pedoman bersama dalam kehidupan bernegara.
Imam berharap polemik politik dan konstitusional yang terjadi saat ini dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh elemen bangsa agar peristiwa serupa tidak kembali terulang.











