Lpmsemesta – Ketika uang berputar begitu besar dalam industri tembakau, mengapa petani yang menanamnya justru sering menjadi pihak yang paling lemah?
Itulah pertanyaan yang seharusnya tidak boleh kalah keras daripada suara sebatang rokok yang sedang dibakar.
Madura sejak lama dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil tembakau. Tanahnya, petaninya, dan tradisi pertaniannya telah menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi masyarakat. Namun hari ini, kita dihadapkan pada pertanyaan yang jauh lebih besar: ke mana sebenarnya arah keuntungan dari rantai industri tembakau Madura?
Beberapa hari terakhir, pemberitaan mengenai rokok ilegal atau yang dalam bahasa masyarakat Madura sering disebut “rokok bodong” kembali mencuat. Bahkan penindakan terhadap rokok ilegal asal Pamekasan juga diberitakan terjadi di luar Madura, sementara di tingkat lokal muncul desakan agar penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku lapangan, tetapi juga produsen, pemasok, distributor, hingga pemilik modal.
Sebagai mahasiswa Universitas Madura, saya tidak ingin sekadar ikut meramaikan berita.
Saya justru ingin bertanya:
Ada apa sebenarnya dengan Madura?
Mengapa persoalan ini seolah baru menjadi perhatian besar ketika masuk ke pemberitaan media nasional?
Saya mengikuti berbagai pemberitaan di media sosial—TikTok, Facebook, Instagram, YouTube—serta pemberitaan media massa. Saya melihat bagaimana isu Madura sebagai “lumbung industri” kembali ramai diperbincangkan.
Saya tidak sedang menyalahkan media.
Bahkan sebaliknya, saya mengapresiasi ketika media besar seperti Tempo berani melakukan investigasi terhadap persoalan industri rokok di Madura. Investigasi jurnalistik diperlukan agar persoalan yang selama ini mungkin hanya menjadi pembicaraan di warung kopi dapat dibawa ke ruang publik berdasarkan data dan fakta.
Tetapi saya ingin menitipkan satu pertanyaan kepada media:
Jika sudah masuk ke Madura, jangan berhenti ketika beritanya viral.
Jangan sampai investigasi hanya menghasilkan kegaduhan beberapa hari, kemudian hilang bersama pergantian isu.
Kalau memang serius membongkar persoalan industri rokok di Madura, bongkarlah sampai ke akar-akarnya.
Siapa yang memproduksi?
Siapa yang memasok?
Siapa yang mendistribusikan?
Ke mana barang tersebut bergerak?
Siapa yang memperoleh keuntungan terbesar?
Bagaimana rantai ekonominya?
Dan yang paling penting:
Mengapa sistem tersebut dapat terus bertahan?
Pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih penting daripada sekadar menunjukkan siapa kurir atau pengecer yang tertangkap.
Sebab kalau hanya pelaku kecil yang ditangkap, tetapi pemilik modal dan pengendali jaringan tidak pernah tersentuh, maka kita harus bertanya: apakah yang sedang diberantas adalah kejahatannya, atau hanya orang yang paling mudah ditangkap?
Ini bukan tuduhan kepada pihak tertentu.
Ini adalah pertanyaan publik yang harus dijawab secara transparan berdasarkan data dan proses hukum.
Apalagi pemberitaan terbaru menunjukkan adanya dorongan agar penindakan terhadap rokok ilegal di Madura tidak berhenti pada pelaku lapangan. Bahkan data yang diberitakan menyebut Bea Cukai Madura melakukan puluhan penindakan dengan temuan jutaan batang rokok ilegal sepanjang awal 2026.
Maka persoalannya tidak lagi sederhana.
Ini bukan sekadar tentang rokok.
Ini tentang ekonomi, petani, tenaga kerja, penerimaan negara, penegakan hukum, dan masa depan masyarakat Madura.
LALU, DI MANA POSISI PETANI?
Di tengah besarnya perputaran industri tembakau, kita jangan sampai lupa kepada orang yang berada di paling awal dalam rantai tersebut: petani tembakau.
Petani menanam.
Petani menanggung risiko cuaca.
Petani membeli pupuk.
Petani membayar tenaga kerja.
Petani menghadapi risiko gagal panen.
Tetapi ketika hasil panen masuk ke rantai perdagangan yang panjang, apakah petani mendapatkan bagian yang sepadan?
Jangan sampai Madura hanya menjadi lumbung bahan baku, sementara nilai tambah terbesar justru dinikmati di bagian lain dari rantai industri.
Inilah yang seharusnya juga menjadi fokus investigasi.
Bukan hanya:
“Siapa pemilik rokok ilegal?”
Tetapi juga:
“Bagaimana struktur ekonomi tembakau Madura bekerja, dan siapa yang paling diuntungkan?”
PEMERINTAH JUGA HARUS MENJAWAB
Sebagai mahasiswa Universitas Madura, saya juga ingin menyampaikan kritik kepada pemerintah, termasuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Saya tidak ingin kritik ini menjadi serangan politik.
Saya ingin kritik ini menjadi pertanyaan akademik sekaligus pertanyaan rakyat.
Indonesia sering berbicara tentang negara hukum.
Indonesia berbicara tentang keadilan.
Indonesia berbicara tentang kesejahteraan rakyat.
Indonesia berbicara tentang pemerataan ekonomi.
Tetapi masyarakat berhak bertanya:
Apakah semua itu benar-benar terasa sampai ke masyarakat paling bawah?
Kalau pemberitaan mengenai persoalan sudah muncul berkali-kali, masyarakat sudah menyampaikan keresahan, aparat sudah melakukan penindakan, bahkan media sudah melakukan investigasi, lalu setelah itu apa?
Apa perubahan konkretnya?
Jangan sampai kita hanya mengalami siklus:
ramai → viral → saling tuding → konferensi pers → penindakan → berita hilang → persoalan kembali.
Kalau pola ini terus terjadi, masyarakat akan kehilangan kepercayaan.
JANGAN BIARKAN OLIGARKI MENJADI NORMAL
Kita juga perlu berbicara tentang oligarki secara lebih hati-hati.
Oligarki bukan sekadar menyebut nama seseorang yang kaya atau memiliki usaha besar. Secara sederhana, oligarki menggambarkan kondisi ketika kekuasaan ekonomi dan politik memiliki konsentrasi yang sangat besar pada kelompok kecil sehingga dapat memengaruhi arah kebijakan dan distribusi sumber daya.
Pertanyaannya:
Apakah perkembangan industri di daerah sudah memberikan ruang yang adil bagi masyarakat kecil?
Atau justru kekuatan modal semakin menentukan siapa yang memiliki akses terhadap ekonomi, politik, dan kebijakan?
Ini harus dijawab dengan data, bukan dengan prasangka.
Karena kalau kita ingin membangun Indonesia yang adil, maka hukum tidak boleh tajam kepada masyarakat kecil tetapi tumpul ketika berhadapan dengan kekuatan modal.
SAYA BERBICARA SEBAGAI MAHASISWA
Saya, Ahbib, mahasiswa Universitas Madura, tidak mengklaim sebagai orang yang paling memahami persoalan ini.
Tetapi justru karena saya berada di Madura, saya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk bertanya.
Saya melihat tanah Madura.
Saya melihat petani.
Saya melihat anak-anak muda.
Saya melihat Gen Z.
Saya melihat generasi Alpha yang sebentar lagi akan menjadi bagian dari masyarakat produktif.
Dan saya bertanya:
Warisan seperti apa yang akan kita berikan kepada mereka?
Apakah kita akan mewariskan daerah yang ekonominya hanya ramai ketika ada kasus?
Apakah kita akan mewariskan sistem yang membuat masyarakat kecil terus berada di bawah?
Atau kita akan membangun Madura yang memiliki industri kuat, tetapi tetap berpihak kepada petani, pekerja, UMKM, masyarakat kecil, dan generasi muda?
Karena persoalan hari ini bukan hanya persoalan rokok.
Ini adalah persoalan tentang bagaimana kita membangun masa depan Madura.
Media boleh membongkar.
Mahasiswa boleh mengkritik.
Masyarakat boleh bersuara.
Aparat wajib menegakkan hukum.
Pemerintah wajib membuat kebijakan.
Tetapi semuanya harus bertemu pada satu tujuan:
keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Maka kepada media yang sedang melakukan investigasi di Madura, saya katakan:
Jangan tanggung-tanggung.
Kalau memang menemukan masalah, telusuri sampai akar.
Kalau menemukan dugaan pelanggaran, sajikan bukti dan berikan ruang klarifikasi.
Kalau menemukan kelemahan kebijakan, bongkar sistemnya.
Kalau menemukan dugaan keterlibatan aparat, uji dengan data dan proses hukum.
Dan kalau menemukan persoalan petani, jangan lupakan suara mereka.
Karena Madura bukan sekadar tempat untuk membuat berita.
Madura adalah rumah bagi jutaan manusia.
Dan rumah itu tidak boleh hanya ramai ketika sedang menjadi headline.
PERTANYAAN TERAKHIR
Kita tidak membutuhkan perang narasi tanpa ujung.
Kita tidak membutuhkan kegaduhan yang hanya bertahan beberapa hari.
Kita membutuhkan investigasi yang menghasilkan perubahan.
Kita membutuhkan hukum yang menghasilkan keadilan.
Kita membutuhkan kebijakan yang menghasilkan kesejahteraan.
Dan kita membutuhkan keberanian untuk membongkar masalah tanpa tebang pilih.
Sebab pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukan:
“Siapa yang sedang viral?”
Tetapi:
“Siapa yang selama ini diuntungkan, siapa yang dirugikan, dan mengapa sistem itu terus berjalan?”
Jika pertanyaan itu berani dijawab sampai tuntas, mungkin dari sanalah kita mulai menemukan jawaban:
Ada apa dengan Madura?
Dan sebagai mahasiswa, saya memilih untuk tidak diam.
