Lpmsemesta – Kejadian pembongkaran paksa sebuah gerai Indomaret di Palengaan, Pamekasan, baru-baru ini menyisakan tanda tanya besar di benak saya. Menggunakan alat berat, masyarakat yang konon digerakkan oleh tokoh agama dan berdalih ketiadaan izin ulama serta ancaman terhadap UMKM, meluluhlantakkan simbol kapitalisme ritel tersebut. Sebagai orang yang hidup dan bernapas di tanah Madura, peristiwa ini tidak hanya membuat saya mengernyitkan dahi, tetapi juga memicu rentetan perenungan tentang arah masyarakat Pamekasan hari ini. Apakah kita benar-benar sedang membela agama, atau sekadar bersembunyi di balik jubah kesucian untuk menutupi ketakutan dan hipokrisi?
Mari kita tengok pengalaman saya belum lama ini. Suatu hari, saya menemani Masriah menjenguk Wulan yang sedang sakit. Di tengah perjalanan, Masriah yang sedari tadi diam tiba-tiba meminta berhenti. “Berhenti di Indomaret depan,” katanya. Saya terkejut dan spontan menjawab, “Kenapa tidak ke Toko Basmalah aja?” Masriah bergeming. Ia tetap masuk ke Indomaret dan memborong banyak makanan. Sesampainya di rumah Wulan, perdebatan kecil terjadi. Wulan bertanya di mana Masriah membeli barang-barang itu. “Indomaret,” jawab saya, “Padahal lebih murah Basmalah.” Namun, dengan santainya Wulan menimpali, “Lebih murah Indomaret.”
Percakapan sederhana ini adalah realitas mikro yang menampar narasi makro tentang penolakan ritel modern di Palengaan. Toko Basmalah, yang sering diidentikkan dengan unit usaha pesantren dan keumatan, nyatanya tidak selalu menjadi pilihan utama, bahkan oleh masyarakat kita sendiri. Ketika tokoh agama dan santri-santrinya berteriak menolak Indomaret dengan dalih melindungi UMKM dan warung Madura, saya jadi berpikir sinis: apakah ketidakmauan para tokoh pesantren Pamekasan tersebut murni karena alasan agama dan ekonomi rakyat, atau jangan-jangan ada ketakutan usahanya sendiri tersaingi?
Di sinilah analisis sosiolog George Ritzer tentang “McDonaldisasi” masyarakat menjadi relevan. Indomaret dan ritel modern lainnya menawarkan efisiensi, kalkulabilitas, prediktabilitas, kontrol, dan prinsip-prinsip rasionalitas modern yang sulit ditandingi oleh ritel tradisional jika mereka enggan berbenah. Alih-alih berdalih agama, bukankah lebih elegan jika para tokoh lokal ini belajar pada sistem manajemen investor luar? Bagaimana mereka menentukan margin, mengatur rantai pasok, dan melatih karyawan. Ini pada dasarnya hanyalah perbedaan sistem. Penolakan fisik seperti penggusuran adalah bentuk kepanikan yang anti-intelektual dalam menghadapi rasionalitas ekonomi modern.
Kepanikan dan kontradiksi ini semakin telanjang ketika kita melihat sisi lain kehidupan di Pamekasan. Di tempat saya bekerja, Bento Coffee Pamekasan, Yugo, trainer saya, mengeluhkan stok rokoknya yang menipis. Mereknya “Este”, rokok ilegal tanpa cukai yang peredarannya sangat masif di Madura. Yugo menyukainya karena rasanya yang enak dan harganya yang murah. Madura memang surga bagi pasar rokok ilegal. Saya pribadi tidak terlalu mempermasalahkan pilihan Yugo.
Namun, ironi terjadi ketika Yugo mengeluhkan adanya pengunjung bersarung dan berpeci yang merokok dengan santainya di ruangan ber-AC. Ditegur pun tidak digubris. Yugo membandingkan, “Kalau di Jogja malah malu sendiri, orang seperti itu akan banyak ditegur orang.”
Cerita Yugo membuat saya merenung. Di mana suara lantang para tokoh agama itu ketika berhadapan dengan peredaran rokok ilegal yang jelas-jelas merugikan negara? Mengapa tidak ada demo besar-besaran untuk memberangus pabrik rokok ilegal? Atau mengapa kesopanan dasar (adab) seperti tidak merokok di ruang ber-AC yang tertutup justru diabaikan oleh mereka yang mengenakan simbol-simbol kesalehan?
Dalam kacamata sosiologi klasik Max Weber, kita melihat benturan antara rasionalitas instrumental (ekonomi) dan rasionalitas nilai (agama). Weber menelaah bagaimana agama (dalam hal ini Etika Protestan) bisa mendorong kemajuan ekonomi kapitalis. Di Madura, yang terjadi tampaknya kebalikannya. Nilai-nilai agama seringkali dibajak bukan untuk mendorong etos kerja dan perbaikan sistem ekonomi secara rasional, melainkan sebagai instrumen represi terhadap pesaing atau modernitas yang tidak dipahami, sementara di sisi lain, pelanggaran hukum (seperti rokok ilegal) justru diabaikan karena saling menguntungkan secara ekonomi. Karl Marx mungkin akan tersenyum sinis melihat fenomena ini dan bergumam bahwa agama, dalam konteks Palengaan, kembali menjadi candu (opium), ilusi yang digunakan untuk membius masyarakat agar lupa pada akar masalah ketertinggalan ekonomi mereka, lalu mengarahkan kemarahan pada “simbol” dari luar.
Hipokrisi dan pemahaman yang dangkal tidak berhenti di ranah ekonomi. Suatu pagi, seorang teman yang juga seorang santri tiba-tiba mengunggah Status WhatsApp (SW) tanpa hijab. Saya langsung menegurnya. Beruntung baru “2 minutes ago”, sehingga ia buru-buru menghapusnya. Namun, saya tegaskan padanya, WA saya masih bisa melihat status meskipun sudah dihapus, bagaimana dengan orang lain yang WA-nya mungkin sama dengan saya. Hati saya tidak akan munafik. Sebagai laki-laki yang punya nafsu, saya juga suka melihat perempuan berpenampilan menarik, apalagi yang “centil-centil”. Itu alamiah. Kecuali pada teman yang sudah biasa sehari-hari, memakai daster saja pun tak akan saya hiraukan.
Teman saya ini lalu curhat, katanya ia ingin sekali mewarnai rambutnya menjadi pirang. “Apakah boleh?” tanyanya. Saya cukup terkejut. “Lah, kamu kan santri masak tidak ngaji?” respons saya. Mewarnai rambut itu pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, yang dilarang (menurut sebagian ulama) hanyalah menggunakan warna hitam untuk menutupi uban, kecuali dalam kondisi perang agar terlihat muda dan menakutkan musuh. Untuk membuktikannya, saya kirimkan foto halaman dari kitab Assyamail Muhammadiyah yang saya miliki. Di sana jelas terpampang lima hadis tentang Nabi Muhammad SAW yang memakai pewarna rambut.
Ketakutan akan penilaian sosial ini juga dialami Masriah. Saya pernah menemaninya mengecat rambut, tapi ia memilih warna yang sangat tidak dominan karena takut dimarahi ibunya. Keduanya (teman santri saya dan Masriah) terbelenggu oleh ketakutan yang lahir dari asumsi masyarakat dan doktrin kaku para tokoh di madrasahnya dulu. Mereka meyakini bahwa mewarnai rambut (apalagi pirang) adalah haram karena dianggap sebagai bagian dari westernisasi.
Betapa dangkalnya pemahaman ini. Padahal, jika mereka mau membaca kitab kuning lebih luas, jawabannya ada di sana. Ironisnya, banyak orang di sekitar kita seolah bangga dengan kebodohannya. Islamnya hanya sebatas status di KTP, atau paling banter hafal rukun Islam dan Rukun Iman, namun gagap saat berhadapan dengan kompleksitas fiqih dan sejarah peradaban Islam itu sendiri.
Filsafat pragmatisme modern, seperti yang diusung oleh John Dewey, menekankan bahwa nilai suatu gagasan atau pendidikan terletak pada konsekuensi praktisnya dalam kehidupan nyata. Pendidikan (termasuk pendidikan pesantren) seharusnya membebaskan, membawa peserta didik menjadi manusia yang berfaedah dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, bukan malah membelenggu mereka dengan ketakutan-ketakutan irasional yang tidak berdasar pada teks-teks otoritatif agama itu sendiri.
Jika pendidikan agama di Pamekasan hanya menghasilkan generasi yang anti-kemajuan, mudah terpancing provokasi untuk merusak, hipokrit (menolak Indomaret tapi mewajarkan rokok ilegal), dan terpenjara oleh dogma tanpa literasi yang kuat, maka ada yang salah dengan sistem transfer pengetahuannya.
Baguslah biarkan para tokoh agama itu fokus pada dakwah, memperbaiki moral umat, mengajarkan adab yang benar (seperti tidak merokok di ruang ber-AC), dan mendalami literatur kitab kuning secara komprehensif agar tidak asal mengharamkan sesuatu yang sebenarnya mubah. Biarkan urusan ritel dan ekonomi berjalan dengan hukum pasarnya. Persaingan harus dijawab dengan inovasi dan perbaikan kualitas layanan (Toko Basmalah, misalnya, bisa lebih kompetitif dari segi harga dan kelengkapan barang), bukan dengan kerumunan massa dan ekskavator.
Pamekasan hari ini berada di persimpangan jalan. Kita bisa memilih untuk terus terjebak dalam fanatisme buta yang menolak rasionalitas modern, atau kita bisa mulai bersikap pragmatis dan kritis: mengambil yang baik dari luar, memperbaiki sistem ekonomi lokal kita, dan membebaskan pemahaman keagamaan kita dari kebodohan dan kepura-puraan. Pilihan ada di tangan kita, masyarakat Madura.
