lpmsemesta-
Bukan semata-mata persepsi, opini, atau narasi yang tersebar di media sosial yang harus digunakan untuk memeriksa tuduhan bahwa orang-orang internasional seperti George Soros membantu gerakan mahasiswa. Sebaliknya, bukti empiris harus digunakan untuk memeriksa tuduhan tersebut. Ketika terjadi demonstrasi massa besar, tuduhan tentang adanya aktor eksternal yang mendanai atau mengarahkan demonstrasi adalah fenomena yang sering muncul dalam kajian ilmu politik dan gerakan sosial. Memang benar bahwa gerakan sosial membutuhkan sumber daya seperti dana, jaringan, organisasi, kepemimpinan, dan akses informasi untuk berhasil, tetapi teori ini tidak secara otomatis menyimpulkan bahwa sumber daya tersebut berasal dari pihak asing atau individu tertentu. Dukungan organisasi, solidaritas sosial, dan jaringan masyarakat sipil dapat membantu banyak gerakan mahasiswa berkembang. Ada banyak tuduhan tentang keterlibatan George Soros karena dia adalah pendiri Open Society Foundations, yang membantu banyak negara dalam hal demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan, dan penguatan masyarakat sipil. Setelah itu, banyak orang percaya bahwa Soros terkait dengan setiap gerakan protes atau demonstrasi karena keberadaan program-program tersebut. Dari perspektif akademik, bagaimanapun, hubungan kausal semacam itu harus dibuktikan dengan data, dokumen pendanaan, laporan organisasi, atau bukti empiris yang dapat diandalkan.
Ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, situasi ekonomi, keadilan sosial, atau perubahan politik adalah penyebab umum demonstrasi. Oleh karena itu, faktor domestik lebih sering menjelaskan tindakan mahasiswa daripada faktor luar.
Tuduh dapat berasal dari pendapat, rumor, asumsi politik, atau interpretasi. Sebaliknya, bukti ilmiah harus memenuhi kriteria verifikasi, validitas, dan reliabilitas. Tidak ada bukti yang kuat dan dapat dipercaya yang mendukung klaim bahwa George Soros bertanggung jawab atas demonstrasi mahasiswa. Secara akademik, masalah keterlibatan George Soros dalam aksi mahasiswa Indonesia lebih baik dianggap sebagai tuduhan yang membutuhkan bukti. Faktor internal, seperti ketidakpuasan terhadap kebijakan publik, masalah ekonomi, demokrasi, dan tuntutan keadilan sosial, biasanya memberikan penjelasan yang lebih kuat tentang munculnya demonstrasi mahasiswa. Dalam tradisi ilmiah, pihak yang mengajukan klaim memikul tanggung jawab pembuktian. Akibatnya, hanya karena suatu tuduhan diulang atau banyak dibahas, tuduhan tersebut tidak dapat dianggap benar.
Empat faktor utama yang sering menjadi pemicu gerakan sosial adalah penyebab demonstrasi mahasiswa saat ini: ketidakpuasan terhadap kebijakan publik, masalah ekonomi, masalah demokrasi, dan tuntutan keadilan sosial.
- Ketidakpuasan terhadap Kebijakan Publik
Perspeltif akademik, demonstrasi terjadi ketika masyarakat percaya bahwa kebijakan pemerintah tidak memenuhi kebutuhan atau kepentingan publik. Mahasiswa adalah kelompok penting yang melakukan fungsi kontrol sosial.Dalam demonstrasi mahasiswa Juni 2026, banyak tuntutan muncul, termasuk:
Menghentikan pemborosan APBN.
Meninjau kembali program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menolak program yang dianggap membebani fiskal negara.
Menurunkan harga BBM dan kebutuhan pokok
Ketika masyarakat menganggap ada ketidaksesuaian antara anggaran pemerintah dan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya, mereka melakukan protes. Mahasiswa mempertanyakan apakah pengeluaran negara telah menghasilkan manfaat yang sebanding dengan pengeluaran.
- Masalah Ekonomi
Fokus utama demonstrasi saat ini adalah ekonomi. Inflasi, biaya transportasi, harga pangan, dan daya beli masyarakat semua terpengaruh oleh kenaikan harga BBM. Penilaian mahasiswa menunjukkan bahwa:
Kenaikan BBM meningkatkan biaya hidup masyarakat.
Harga kebutuhan pokok semakin sulit dijangkau.
Beban ekonomi rumah tangga meningkat.
Ruang fiskal negara semakin terbatas karena berbagai program prioritas pemerintah.
Ketika ada perbedaan antara apa yang diharapkan masyarakat dan apa yang mereka alami, gerakan protes muncul. Mobilisasi sosial lebih mungkin terjadi saat masyarakat mengharapkan peningkatan kesejahteraan tetapi justru menghadapi kenaikan biaya hidup.
Dalam situasi seperti ini, mahasiswa tidak hanya menyuarakan kepentingan kampus tetapi juga menyuarakan keresahan kelompok masyarakat yang terdampak oleh tekanan finansial.
- Kekhawatiran terhadap Demokrasi
Selain masalah ekonomi, isu demokrasi juga menjadi bagian dari demonstrasi. Beberapa kelompok mahasiswa menentang perluasan peran militer dalam kehidupan sipil dan percaya bahwa ada kecenderungan untuk melemahkan sistem pengawasan demokratis. Pembangunan ekonomi adalah salah satu faktor yang menentukan legitimasi pemerintah. Akan tetapi juga factor:
Transparansi kebijakan.
Akuntabilitas penguasa.
Kebebasan menyampaikan pendapat.
Partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.
Mahasiswa melihat demonstrasi sebagai cara demokrasi untuk memastikan bahwa pemerintah memperhatikan keinginan masyarakat.
- Tuntutan Keadilan Sosial
Secara sosiologis, keadilan sosial mengacu pada cara sumber daya didistribusikan, kesempatan yang diberikan, dan keuntungan pembangunan yang dirasakan masyarakat. Tuntutan yang dibuat oleh siswa saat ini menunjukkan kekhawatiran bahwa:
Beban ekonomi lebih banyak ditanggung masyarakat bawah.
Subsidi dan perlindungan sosial dianggap berkurang.
Prioritas anggaran belum sepenuhnya berpihak pada kelompok rentan.
Pendidikan dan pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas negara
Menurut perspektif akademik, masyarakat yang paling membutuhkan seharusnya mendapat manfaat paling besar dari kebijakan publik. Secara akademik, demonstrasi mahasiswa lebih baik dipahami sebagai bentuk partisipasi politik dan ekspresi ketidakpuasan terhadap kebijakan publik daripada semata-mata dikaitkan dengan aktor eksternal tertentu. Ini karena kombinasi faktor ekonomi, politik, dan keadilan sosial ini sering menjadi dasar mobilisasi mahasiswa.
Arah Kedaulatan Ekonomi Pemerintahan Prabowo
Arah kedaulatan ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto dapat dipahami secara akademik sebagai perpaduan antara nasionalisme ekonomi (nasionalisme ekonomi), negara pembangunan (negara pembangunan), dan hilirisasi sumber daya alam. Tujuannya adalah untuk menurunkan ketergantungan negara terhadap negara lain, meningkatkan nilai tambah domestik, memperkuat kendali negara atas sumber daya strategis, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembagian manfaat ekonomi yang lebih luas.
- Hilirisasi sebagai Pilar Kedaulatan Ekonomi
Percepatan hilirisasi industri adalah kebijakan utama. Menurut perspektif ekonomi pembangunan, ini bertujuan untuk mengubah Indonesia dari pengekspor bahan mentah menjadi produsen produk bernilai tambah tinggi. Presiden Prabowo menyatakan bahwa karena harga dan keuntungan sumber daya alam Indonesia telah ditentukan selama bertahun-tahun di luar negeri, sumber daya alam harus diolah di dalam negeri untuk menghasilkan keuntungan ekonomi bagi rakyat Indonesia.
Fakta dan Data
- Tahun 2026 pemerintah menambah 13 proyek hilirisasi baru.
- Nilai investasi tambahan yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp239 triliun.
- Proyek mencakup sektor mineral, energi, dan industri pengolahan strategis.
Kebijakan ini sejalan dengan teori Friedrich List, yang berpendapat bahwa negara berkembang harus membangun industri nasional sebelum sepenuhnya bergantung pada pasar global.
- Penguatan Kontrol Negara atas Komoditas Strategis
Memperkuat kendali negara atas ekspor komoditas strategis seperti batu bara, sawit, dan ferroalloy adalah arah kedua. Dengan menggunakan Danantara dan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), pemerintah menerapkan mekanisme untuk mengawasi ekspor. Tujuan utamanya adalah sebagai berikut:
Mengurangi praktik under invoicing.
Mengurangi transfer pricing.
Meningkatkan penerimaan negara.
Memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan global
Indonesia telah kehilangan ratusan miliar dolar selama bertahun-tahun karena kebocoran pengelolaan sumber daya alam dan kurangnya pengawasan strategis terhadap perdagangan komoditas. Secara akademik, kebijakan ini mencerminkan ide tentang kemandirian ekonomi, yang didefinisikan sebagai kemampuan negara untuk secara strategis menentukan harga, jalur produksi, dan distribusi sumber daya tanpa terpengaruh oleh pihak luar.
- Danantara sebagai Instrumen Kedaulatan Investasi
Strategi kedaulatan ekonomi mencakup pembentukan Danantara Indonesia.
Pemerintah menargetkan investasi sekitar US$20 miliar pada sektor strategis, sementara Data Danantara mengelola aset negara senilai lebih dari US$900 miliar. Hilirisasi mineral, energi, kecerdasan buatan (AI), ketahanan pangan, kilang minyak, dan energi terbarukan adalah fokus investasi. Secara teoritis, model ini mirip dengan pendekatan dana kekayaan negara yang digunakan Singapura melalui Temasek Holdings dan negara-negara Teluk melalui dana investasi negara mereka. Tujuan utama adalah agar keuntungan dari aset strategis nasional menjadi bukan hanya keuntungan jangka pendek; mereka harus menjadi sumber akumulasi modal nasional.
- Kedaulatan Pangan dan Ekonomi Desa
Sebagai bagian dari kedaulatan ekonomi, pemerintah memasukkan ekonomi rakyat. Program utama yang dibuat meliputi:
- Makanan Bergizi Tanpa Bahan Gizi (MBG).
- Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.
Lebih dari 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah dioperasikan oleh pemerintah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pemerintah juga berharap untuk membangun sekitar 30.000 koperasi desa sebagai dasar rantai pasokan nasional. Pemerintah mengklaim bahwa program ini dimaksudkan untuk: memperkuat ekonomi desa, mengurangi panjang rantai distribusi, meningkatkan pendapatan petani dan nelayan, dan memperluas pasar usaha kecil dan menengah (UMKM). Strategi ini bertujuan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi mencapai masyarakat akar rumput dan bukan hanya sektor korporasi besar.
- Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Pemerintah Prabowo menetapkan tujuan pertumbuhan ekonomi sekitar 8% setiap tahun dalam jangka menengah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah bergantung pada: hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, MBG, koperasi desa, investasi Danantara, pembangunan perumahan, dan sekolah rakyat. Namun, dalam kenyataannya, masalah berikut muncul:
kekhawatiran investor, pelemahan rupiah, peningkatan subsidi energi, dan pentingnya stabilitas moneter dan fiscal. Namun perkembangan terakhir rupiah mulai menguat dan IHSG terjadi penguatan. Secara akademis, pemerintahan saat ini mengontrol ekonomi dengan tiga pilar utama:
- Kedaulatan sumber daya alam melalui hilirisasi dan control eksport
- Kedualtan nasional melalui Danantara untuk investasi nasional.
Kedaulayan ekonomi rakyat melalui MBG, koperasi desa, dan penguatan ekonomi lokal
Pendekatan ini menunjukkan pergeseran dari model yang lebih berorientasi pasar menuju model negara pembangunan; dalam model ini, negara berperan aktif dalam mengatur investasi, industri, perdagangan, dan distribusi keuntungan pembangunan untuk mencapai kemandirian ekonomi nasional.
Oleh: Dr. ACHMARUL FAJAR, SE.,MM, CELM
Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Madura
