LPM SEMESTA — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Madura menggelar pelantikan pengurus sekaligus dialog publik bertempat di Aula Laboratorium Bersama Lantai III Universitas Madura pada Kamis (29/01/2025)
Kegiatan tersebut mengusung tema “Menakar Relevansi Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD: Kemajuan Demokrasi atau Kemunduran Kedaulatan Rakyat”. Acara ini dihadiri oleh civitas akademika FIA, sejumlah pejabat pemerintahan, serta pengamat politik.
Adapun narasumber yang hadir antara lain Komisioner KPU Pamekasan Moh. Amiruddin, S.Pd.I., Ketua Bawaslu Pamekasan Sukma Firdaus, M.M., C.Med., serta pengamat politik Imadoeddin, S.Sos., M.Si., yang juga merupakan dosen aktif Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Madura.
Gubernur BEM FIA periode 2026, Riyan, dalam sambutannya menyampaikan visi dan misi kepengurusan dengan mengusung tagline Inovatif, Kolaboratif, dan Responsif.
“Pada periode ini kami membawa tagline inovatif, kolaboratif, dan responsif. Inovatif merupakan bentuk pembaruan dari teman-teman BEM agar mampu membawa FIA menjadi fakultas perimadona di Madura. Kolaboratif, kami sebagai agent of change membutuhkan ruang untuk berjejaring, tidak hanya fokus di kampus, tetapi juga membangun kolaborasi di luar. Responsif berarti menyediakan wadah bagi mahasiswa FIA untuk menyampaikan aspirasi, masukan, dan kritik demi kemajuan Fakultas Ilmu Administrasi ke depan,” ungkap Riyan.
Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Madura dalam sambutannya menyampaikan harapan kepada kepengurusan BEM yang baru agar mampu menjaga sinergi dan kekompakan.
“Bangunlah hubungan baik dengan para pemangku kepentingan dan jangan ragu meminta bimbingan. Jaga kekompakan serta kerja sama tim. Jika itu dilakukan, saya yakin program kerja akan berjalan lebih baik dari sebelumnya,” pungkasnya.
Rangkaian kegiatan pelantikan kemudian ditutup dengan dialog publik yang membahas wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD, sebagai ruang diskusi kritis bagi mahasiswa dan peserta dalam menakar arah demokrasi Indonesia ke depan.
