LPM SEMESTA — Suasana kampus Universitas Madura (UNIRA) kembali memanas. Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM-U) menyerukan desakan keras terhadap rektorat untuk membuka transparansi anggaran pembangunan tahun 2023–2025 serta pengelolaan dana KIP-K angkatan 2022–2024. Dua isu finansial tersebut dinilai sebagai titik krusial yang belum pernah dijelaskan secara terbuka kepada mahasiswa.
Aksi dan kajian kritis ini dipimpin oleh Izet, Presiden Mahasiswa UNIRA, yang menegaskan bahwa pihak kampus wajib memberikan kejelasan karena anggaran tersebut bersentuhan langsung dengan hak mahasiswa dan akuntabilitas keuangan perguruan tinggi.
“Kami tidak ingin kampus berjalan tanpa kontrol publik. Transparansi adalah hak mahasiswa, dan ini menyangkut uang negara serta masa depan kampus,” tegas Izet di hadapan massa aksi.
Dokumen tuntutan telah diserahkan kepada rektor dan ditandatangani di atas materai, menandai bahwa mahasiswa memberikan ultimatum resmi dengan batas waktu 7×24 jam.
Menanggapi desakan mahasiswa, Rektor UNIRA, Gazali, turun langsung menemui massa aksi. Ia menjelaskan bahwa saat ini kampus sedang menjalankan audit SDM serta audit sarana dan prasarana, yang menurutnya merupakan langkah baru dalam penguatan tata kelola.
Gazali juga menegaskan bahwa rektor tidak bisa serta-merta membuat program baru karena terikat pada perencanaan yang telah disahkan oleh senat.
“Setiap rencana sudah ditetapkan bersama. Saya tidak bisa membuat program baru, saya hanya melanjutkan perencanaan yang bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Gazali.
“Semua kegiatan ada SOP-nya, ada rodanya, dan ada pertanggung jawabannya.”
Menurutnya, banyak usulan program dari fakultas tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan waktu serta siklus perencanaan tahunan kampus.
Tuntutan Mahasiswa: Transparansi, Pemerataan Fasilitas, dan Evaluasi Besar-besaran
Melalui hasil kajian internal, mahasiswa menilai bahwa sejak 2023 hingga 2025 tidak ada penambahan fasilitas pembangunan signifikan. Selain itu, mahasiswa menyoroti ketertutupan informasi terkait penggunaan dana KIP-K, yang dianggap perlu diaudit secara terbuka.
tuntutan utama mahasiswa yang menjadi dasar aksi:
1. Transparansi Anggaran Pembangunan 2023–2025
Mahasiswa meminta rektorat membuka rincian perencanaan, realisasi, progres fisik, dan pertanggungjawaban anggaran pembangunan kampus.
2. Transparansi Pengelolaan Dana KIP-K Angkatan 2022–2024
Mahasiswa mendesak pembukaan data penerima, alur penggunaan dana, mekanisme distribusi, serta laporan pertanggungjawaban dana pendidikan KIP-K.
3. Perbaikan dan Pemerataan Fasilitas Akademik
Pemerataan akses Wi-Fi untuk pembelajaran.
Perbaikan dan penambahan komputer di ruang layanan akademik.
Penyediaan fasilitas belajar yang dianggap tertinggal dibanding kampus lain.
4. Evaluasi Total Seluruh Unit Kampus
Mahasiswa meminta rektor melakukan audit kinerja semua unit agar selaras dengan visi dan misi UNIRA.
Ultimatum: 7×24 Jam atau Aksi Lebih Besar
Izet menegaskan bahwa mahasiswa siap bergerak lebih luas apabila rektorat tidak menunjukkan progres atau membuka ruang dialog transparan
